Campur Tangan Asing di Suriah?

Oleh      :  M. Jamil*

Beberapa tahun terakhir ini merupakan hal yang menarik dalam pergolakan Negara-negara di Timur Tengah. Menarik dikarenakan pergantian kekuasaan silih berganti di timur tengah akibat demonstransi massa ‘’Arab Spring’’ yang menuntut sang penguasa turun dari jabatannya, bukan dari hasil kudeta militer yang merupakan  sebuah ‘’trend’’ dahulunya di Negara-negara di Timur Tengah. Arab Spring seolah membangukan dari tidur panjang  dari mimpi perubahan dari Otoriter ke demokratis, di mulai dari Tunisia, Mesir, Libya dan terakhir yang sedang bergolak yaitu Suriah.

Untuk Tunisia dan Mesir, kedua penguasa di negeri itu mundur untuk memenuhi tuntutan rakyatnya, namun Libya melalui pemimpinya Moamar khadafi menolak untuk mundur. Sehingga memaksa Amerika dan sekutunya di lanjutkan oleh NATO dengan restu dewan keamanan PBB menggempur Libya serta mempersenjatai Oposisi di Libya. Walhasil Moamar khadafi yang sudah puluhan tahun berkuasa tewas menggenaskan di tangan oposisi tentunya dengan peran kunci  NATO.

Begitu juga Suriah yang mengalami pergolakan sejak awal tahun 2010. Apakah dan sejauh manakah  gerakan protes di dukung oleh Negara lain?

Demonstrasi mewarnai berbagai kota di Suriah yang menginginkan Presiden Bashar Al Assad untuk mundur dari jabatanya. Di mulai dari dara sebuah kota kecil Daraa yang berbatasan langsung dengan Yordania, meluas hingga berbagai kota di Suriah.

 Media-media asing melaporkan penggunaan tindakan represif pemerintah Suriah yang berakibat ribuan nyawa melayang. Harian CNN (12/12) mengutip pernyataan komisaris tinggi untuk hak asasi manusia PBB, Navi Pillay yang menyatakan  korban tewas dari tindakan keras pemerintah Damaskus pada aktivis anti-rezim hampir mencapai  5.000 orang

Tingkat kematian seperti yang di laporkan oleh PBB tidak pernah di bantah oleh pemerintah Suriah dalam krisis di Suriah. Presiden Bashar al Assad menolak bertanggung jawab, di satu sisi ia  berdalih tidak pernah memerintahkan militernya untuk menembak demonstran.

Hasil wawancara dengan jurnalis veteran  ABC News, Barbara Walters ia menyatakan “ Saya seorang presiden, Saya tidak sepenuhnya menguasai negara ini, jadi mereka yang berbuat demikan bukan pasukan saya," .

Dalih Presiden Bashar al Assad cukup rentan terhadap serangan lawan, salah satunya dari Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Mark Toner, ia mengkritik  Assad yang terus diam saja melihat kekerasan yang dilakukan oleh pasukan keamanan Suriah. Padahal dia memiliki banyak kesempatan untuk menghentikan  kekerasan tersebut.

 Presiden Bashar Al Assad merupakan pemegang kendali militer tertinggi di Suriah sehingga sulit bagi ia untuk menyakinkan dunia bahwa bukan ia yang bertanggung jawab dengan dalih seperti itu.

Selain itu Presiden Bashar Al Assad berdalih dengan menyalahkan konspirasi asing yang merupakan penyebab terjadinya krisis di Suriah. Presiden Bashar Al Assad menuding Konspirasi asing memberikan dukungan kepada kelompok kelompok-kelompok bersenjata, kaum ekstrim dan teroris yang bersimpati kepada Al-Qaeda dengan memberikan pelatihan, persenjataan dan pendanaan.

Pemerintah Suriah berkali-kali menyatakan peran kelompok bersenjata dalam pembunuhan Demostran dan para aparat keamanan Suriah. Pemerintahan Suriah berdalih tewasnya demonstran akibat serangan kelompok bersenjata.

 Menteri Luar Negeri Suriah, Walid al-Mouallem seperti yang dilansir Harian Xianhua (28/11), menuduh masyarakat internasional menutup mata terhadap kenyataan bahwa kelompok bersenjata berada di balik kerusuhan di Suriah. Menurut sumber pemerintah Suriah, Kelompok bersenjata melakukan misinya dengan cara menyusup ke demonstran dan menempatkan penembak jitu dengan target sasaran demonstran dan menembaki aparat  keamanan suriah.

Michel Chossudovsky dengan lantang menyebutkan apa yang terjadi di Suriah merupakan sebuah pemberontakan yang di dukung oleh Amerika, Turki, Arab Saudi dan Israel

Press TV (9/12) melansir pernyataan Sibel Edmonds seorang mantan karyawan di FBI . Ia menyatakan bahwa AS terlibat dalam penyelundupan senjata ke Suriah dari pangkalan militer di Incirlik Turki selain memberikan dukungan keuangan untuk pemberontak Suriah. Televisi Pemerintah Suriah pernah menayangkan pengakuan seorang pemberontak yang tertangkap dan menjelaskan bagaimana bagaimana mereka memperoleh senjata dari sumber-sumber asing.

Mantan pejabat AS di era kepemimpinan Ronald Reagan, Paul Craig Roberts mengatakan, AS tak segan-segan untuk merubah Suriah menjadi negara hancur seperti Libya, Irak, atau Afghanistan. AS juga tidak sekedar mendukung para oposisi Suriah. Untuk menyakinkan pendapatnya, Paul Craig Roberts memberikan argument yang cukup menarik yaitu ‘’Peristiwa ini bukanlah merupakan demonstrasi yang spontan dilakukan oleh warga. Di negara otoriter seperti Suriah, setiap oposisi tentunya tidak sanggup untuk memasok persenjataan tanpa bantuan negara besar”.

 Harian Sanaa melansir (14/12) sejumlah peneliti dan ilmuwan rusia  mengadakan konfresi yang di adakan di Moskow membahas berbagai isu terkait pergolakan yang terjadi di Suriah.

Dalam konfresi tersebut peneliti dan ilmuwan Rusia juga menyebutkan peran Amerika, para anggota NATO, Turki,  Israel  dan Qatar terkait  dukungan persenjataan dan dana terhadap kelompok ektrimis maupun provokasi serta peran negative dalam menghambat dialog konstruktif di Suriah.

Bagi Amerika dan Israel menjatuhkan rezim  Suriah  terkait dengan peran Suriah yang mendukung gerakan perlawanan Hamas maupun Hizbullah - gerakan teroris versi  Amerika dan Israel serta para sekutu. Dengan tumbang nya rezim tersebut akan melemahkan kekuatan hamas dan Hizbullah.

Bagi Turki, menjatuhkan rezim  Suriah terkait kepentingan Turki untuk menyebarkan pengaruhnya dan melayani kepentingan Amerika dan Israel. Selain itu ada beberapa pengamat menilai langkah Turki tersebut untuk mendapat simpati dari Negara-negara Uni Eropa dalam rangka menerima Turki sebagai bagian dari Uni Eropa.

 Media Rusia ‘’zavtra’’ melaporkan Turki terlibat secara langsung dan bertanggung jawab mengkoordinasikan tindakan sabotase serta terorisme terhadap Suriah dan terlibat dalam melaksanakan operasi khusus pada wilayah Suriah. Walaupun Suriah dan Turki memiliki kesamaan menganut aliran sekulerisme dalam sistem pemerintahannya dan sesama Negara dengan mayoritas Muslim. Kepentingan turki lebih dominan dari pada kesamaan dengan Suriah.

Bagi Negara Sunni (Arab Saudi, Qatar), menjatuhkan rezim  Suriah terkait dengan hak-hak politik kaum sunni yang kurang terwakilkan dalam pemerintahan Suriah. Pemerintahan Suriah sekarang  dikuasai oleh kelompok minoritas ‘’alawit ”-merupakan cabang dari syiah- padahal jumlah kaum sunni lebih dominan dari pada kaum alawi. Menurut harian Daily Maverick (23/1) pemerintah Suriah percaya bahwa  Arab Saudi dan Qatar menggolontorkan jutaan dollar untuk mendukung aksi perlawanan tersebut.

Qatar Negara pertama yang menyerukan penggunaan militer ke Suriah dengan dalih untuk mencegah kematian para demonstran.  Sebuah inisiatif atas dasar kemanusian mengingat hampir lima ribu nyawa melayang  atau kepentingan politik jangka panjang Qatar terhadap Suriah.

Selain itu bagi Negara Timur tengah yang di kuasai mayoritas Sunni dengan tumbang rezim Suriah dapat memperlemah aliansi Suriah-Iran. Aliansi Suriah-Iran membahayakan bagi kebangkitan Syiah di Negara yang Nota bene memiliki jumlah Pengikut Syiah yang cukup besar-Arab Saudi, Bahrain, Qatar, Yaman.

Di tempat lain di Bahrain, Yaman dan Arab Saudi terjadi pergolakan demonstrasi besar dan ketiga Negara tersebut menggunakan kekerasan yang brutal dalam meredam demonstrasi. Namun Amerika dan sekutu tidak mengambil sikap atas tragedy tersebut.

 Ketidakadilan, hak-hak politik, pemerataan, pengangguran merupakan benih-benih tuntutan demonstran memang terjadi di Suriah. Demonstrasi di Suriah menurut “Thierry Meyssan”-intelektual Prancis - demonstrasi di Suriah di hadiri antara 150.000 dan 200.000 orang demonstran dari populasi 22 juta jiwa  hanya 1% dari jumlah penduduk.

Peran dari campur tangan asing ikut memainkan peranan kuat dalam krisis di suriah dengan tujuan menjatuhkan pemerintahan suriah. Suriah merupakan salah satu Negara yang menjadi agenda untuk di perangi persis yang di katakan oleh mantan Komandan NATO Jenderal Wesley Clark, Pentagon  mempersiapkan agenda perang dengan target tujuh negara, dimulai dengan Irak, lalu Suriah, Libanon, Libya, Iran, Somalia dan Sudan.

Namun peran campur tangan asing tidak serta merta melegalkan penggunaan kekerasan tanpa batas oleh pemerintahan Presiden Bashar al Assad. Perlindungan terhadap sipil yang tak berdosa harus menjadi agenda utama dari Pemerintahan Bashar Al Assad, kemenangan hanya untuk perdamaian dan perlindungan terhadap warga Negara.