Ikhwanul Muslimin Dan Masa depan Perjanjian Camp David

Oleh: M. Jamil

Logo Ikhwanul Muslimn

Ikhwanul Muslimin adalah sebuah organisasi Islam yang didirikan oleh seorang tokoh bernama Hasan Al Bana pada tahun 1928 di kota Ismailia Mesir. Lawrence Davidson dalam bukunya “Islam Fundamentalisme” menulis pernyataan dari Hasan Al Bana mengenai tujuan dari didirikannya Ikhwanul Muslimin yaitu mendirikan atau mewujudkan kembali  sebuah Imperium Islam yang terbentang dari Spanyol hingga Indonesia.

Ikhwanul Muslimin bukanlah partai politik akan tetapi merupakan sebuah gerakan social dan politik dengan beberapa asas yang sangat menarik. Dalam situs resmi Ikhwanul Muslimin  mencantumkan asas-asas mereka yaitu Allah adalah tujuan kami, Qur’an adalah konstitusi kami, Nabi adalah pemimpin kami, Jihad adalah jalan kami, dan kematian demi Allah adalah yang tertinggi dari aspirasi kami. Dari asas ini tampak Ikhwanul Muslimin menginginkan Islam sebagai fondasi dasar untuk menjawab segala tantangan dan persoalan. 

Seiring waktu dalam perkembangannya di berbagai Negara terkadang Ikhwanul Muslimin baik atas nama pribadi anggota atau atas keputusan organisasi membentuk sebuah partai politik dengan nama yang berbeda untuk memperoleh legitimasi dalam kekuasaan. Di Mesir Ikhwanul muslimin membangun sebuah partai dengan nama Partai Kebebasan dan Keadilan. Ikhwanul Muslimin dan Partai Kebebasan Keadilan seperti pinang di belah dua, menarik untuk dikaji menurut pengamatan penulis media-media barat lebih sering menggunakan Istilah Ikhwanul Muslimin ketimbang menggunakan istilah Partai Kebebasan dan keadilan  walaupun kapasitas anggota Ikhwanul Muslimin sebagai Anggota Partai dalam mengambil keputusan Politik. Pasca revolusi Ikhwanul Muslimin mendapat dukungan sepertiga dari jumlah pemilih sehingga mengantarkan salah satu putra terbaik Ikhwanul muslimin sebagai Ketua Dewan Shura atau ketua Parlemen.

Pasca kemenangan Ikhwanul Muslimin di pemilihan umum legislative timbul berbagai macam ketakutan dan kegelisahn dari berbagai pihak. Ketakutan dan kegelisahan  terkait berbagai anggapan bahwa Negara  Mesir akan berubah haluan menjadi negara radikal, anti pluralisme, pendukung teroris versi Amerika-sekutu dan Israel- dan membatalkan perjanjian Camp David jika kekuasaan berada dalam cengkraman Ikhwanul Muslimin. Jauh sebelumnya  atau sebelum mencapai kemenangan dalam Pemilu Legislatif, terdapat beberapa media barat menuduh Ikhwanul Muslimin  memiliki misi menghalalkan penggunaan kekerasaan dalam mencapai tujuan. Bahkan hingga menuduh Ikhwanul muslimin memilki korelasi dengan gerakan teroris. Namun kenyataannya tidak terdapat satu negara pun yang menempatkan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris hal ini berbeda dengan Al Qaeda, Hamas dan Hizbullah yang ditempatkan oleh beberapa negara kedalam kategori organisasi teroris.

Ikhwanul Muslimin mencoba menetralisir tudingan-tudingan miring mengenai eksistensi mereka dengan mengadakan kunjungan resmi ke Gedung Putih.  Namun sebelumnya menurut Marina Ottaway  seorang pakar Timur Tengah menilai dahulu Amerika membuat sebuah kebijakan untuk tidak berhubungan dengan pihak Ikhwanul Muslimin karena larangan pemerintah Mesir, pasca runtuhnya rezim Mubarak pemerintahan Amerika membuka lembaran baru dengan Pihak Ikhwanul Muslimin. Kunjungan resmi delegasi Ikhwanul Muslimin disambut positif  oleh Pihak gedung putih. Harian The Nation melansir pernyataan Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS) Tommy Vietor  yang menyatakan ‘’Pertemuan dengan Ikhwanul Muslim ini dirancang untuk memperluas keterlibatan AS dengan kelompok baru dalam politik Mesir" . lebih lanjut- seperti dikutip Harian The Nation- ia menyatakan “dalam diskusi kami dengan Ikhwanul Muslimin, kami menekankan pentingnya menghormati hak-hak minoritas, keterwakilan perempuan dan keamanan kawasan yang juga menjadi perhatian kami.

  Menachem Begin, Jimy Carter, Anwar Sadat (Foto: Fisher Klingenstein)

Tommy Vietor dalam pernyataan terakhirnya mulai menyentuh wilayah sensitive yaitu keamanan Kawasan dan ingin menyakinkan kepada Ikhwanul Muslimin tentang kelangsungan  masa depan perjanjian Camp David. Camp David merupakan sebuah perjanjian damai antara Israel dan Mesir pada tahun 1979. Mengenai perjanjian Camp David, Jimy Carter mantan presiden Amerika Serikat dan salah satu mediator penandatanganan perjanjian Camp David bersama Menachem Begin perdana mentri Israel,  Anwar Sadat Presiden Mesir angkat bicara dan mengakui telah melakukan diskusi panjang dengan tokoh senior Ikhwanul Muslimin di Mesir. lebih lanjut ia menyatakan “Pendapat saya adalah bahwa perjanjian itu tidak akan diubah dengan cara apapun sepihak," sebuah konferensi pers di Kairo seperti di kutip oleh Harian Yediot Ahrnot (26/05/2012).

kekhawatiran semakin bertambah takala candidat yang di usung oleh Ikhwanul Muslimin Mohamad Morsy sebagai salah satu kandidat kuat Presiden Mesir. Sejauh ini tidak terdapat pernyataan resmi dari Ikhwanul Muslimin tentang pembatalan perjanjian camp David. Mohammad Morsy menyatakan akan menghormati perjanjian Camp David walaupun terjadi kekhwatiran dari pihak Israel tentang pembatalan perjanjian tersebut oleh Ikhwanul Muslimin. Uzi Dayan Mantan Wakil  Kepala Staf Gabungan Militer Rezim Zionis Israel menyatakan kekhawatirannya terkait transformasi di Mesir terutama tentang kelanjutan perjanjian Camp David. Kekhawatiran Israel cukup beralasan terhadap pembatalan perjanjian camp David,  Israel negara yang sedang di kepung dan di repotkan oleh berbagai kekuatan-Hamas, Hizbullah, Suriah dan Iran- dengan terjadinya pembatalan perjanjian Camp David Israel akan semakin memperburuk situasi keamanan dalam negri Israel

Mohammed Badie, Pemimpin Ikhwanul Muslimin saat ini

Ikhwanul Muslimin melalui Partai Keadilan dan kebebasan sangat menyadari saat ini adalah fase untuk melakukan penghimpunan kekuatan-rising force- belum pada tahapan  pertunjukkan kekuatan. Kemungkinan besar setelah menduduki kekuasaan legislative dan eksekutif perjanjian Camp David akan tetap terjaga selama beberapa decade. Jika pun kelak ikhwanul Muslimin mengambil keputusan sebaliknya dengan mengadakan pembatalan Perjanjian Camp David kemungkinan besar Ikhwanul Muslimin akan menggunakan kekuatan refrendum.  Walaupun Ikhwanul Muslimin- seperti di lansir The Washington Times- melalui Abdul Mawgoud Dardery, seorang anggota parlemen dari Partai Keadilan dan Kebebasan bahwa tidak ada referendum terhadap perjanjian perdamaian-Camp David- dengan Israel. Namun referendum merupakan jalan aman bagi Ikhwanul Muslimin sehingga Ikhwanul Muslimin tidak akan merasa atau di tuduh sebagai pihak yang bertanggung jawab sepenuhnya atas pembatalan perjanjian Camp David-menarik  berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh surat kabar Mesir Al Ahram (26/04/12) menyebutkan sebagian besar rakyat mesir menginginkan perjanjian camp david dibatalkan.

Amerika serikat tentunya akan bermain dengan dua kaki selain memberikan dukungan kepada Ikhwanul Muslimin juga akan memberikan dukungan kepada Dewan Militer yang merupakan rival bebuyatan  dari Ikhwanul Muslimin. Dewan Militer sangat dapat di andalkan untuk menjaga kepastian  dari keberlangsungan perjanjian Camp David.